Usulan Pembentukan Sekretariat Koordinasi Multisektor Tim Kerja HIV AIDS. Usulan ini agar terbentuk dan berfungsinya Sekretariat Koordinasi Multisektor yang bertugas untuk membantu Tim Kerja HIV PIMS dalam memfasilitasi kegiatan koordinasi multisektor pencegahan dan pengendalian HIV AIDS, sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi program dalam percepatan pencapaian tujuan. Usulan tersebut dilaksanakan bermitra

Usulan Pembentukan Forum Nasional Kemitraan Multisektor P2 HIV AIDS Pembentukan forum multisektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan peranserta multisector dalam upaya Percepatan Pencapaian Target SPM dan Target Global pencegahan dan pengendalian HIV AIDS. Usulan tersebut dilaksanakan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Kantor Staff Presiden, CSO, dan Unsur Pentahelix lainnya

Draf 1 SRAD UP2 HIV AIDS dan PIMS periode 2024-2029 Provinsi Kaltim

Kompilasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS di Kementerian/Lembaga Laporan ini disusun oleh tim Monev YKIS dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS. Laporan kompilasi ini dikirim ke Kementerian Kesehatan sebagai bukti program HIV telah menyebar ke setiap Kementerian/Lembaga.

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Bali. Dokumen RAD ini bekerjasama dengan KPA dan Dinkes Provinsi Bali yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pencegahan HIV AIDS di Provinsi Bali. Dalam prosesnya, RAD Provinsi Bali mengundang instansi terkait lainnya seperti dinkes, dinsos, lsm

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah DKI Jakarta digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program Pencegahan HIV AIDS dan PIMS di Provinsi DKI Jakarta. Dokumen tersebut disusun bersama Dinas Kesehatan terkait, CSO, dan instansi terakit lainnya

Penyusunan Dokumen Bridging Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan HIV AIDS dan IMS Tahun 2024 – 2026. Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu kompenen Funding Request Global Fund Tahun 2024 – 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Peserta yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen tersebut berasal dari instansi pemerintah, CSO, Pelayanan Kesehatan,